PENGANGGURAN

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Daftar isi

  [sembunyikan] 

• 1 Jenis dan macam pengangguran
  • 1.1 Berdasarkan jam kerja
  • 1.2 Berdasarkan penyebab terjadinya
• 2 Penyebab Pengangguran
• 3 Akibat pengangguran
  • 3.1 Bagi perekonomian negara
  • 3.2 Bagi masyarakat
• 4 Peringkat negara berdasar tingkat pengangguran
• 5 Kebijakan-Kebijakan Pengangguran
  • 5.1 Cara Mengatasi Pengangguran Struktural
  • 5.2 Cara Mengatasi Pengangguran Friksional
  • 5.3 Cara Mengatasi Pengangguran Musiman
  • 5.4 Cara Mengatasi Pengangguran Siklis
• 6 Referensi
• 7 Pranala luar

Jenis dan macam pengangguran[sunting]

Berdasarkan jam kerja[sunting]

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

• Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
• Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
• Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Berdasarkan penyebab terjadinya[sunting]

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 7 macam:

• Pengangguran friksional (frictional unemployment)

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya

Penyebab Pengangguran[sunting]

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu [[pemb

Akibat pengangguran[sunting]

Bagi perekonomian negara[sunting]

1. Penurunan pendapatan perkapita.
2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Bagi masyarakat[sunting]

1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.
3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Peringkat negara berdasar tingkat pengangguran[sunting]

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar negara menurut tingkat pengangguran

Ranking berdasarkan entitas	Entitas	Tingkat pengangguran (%)	Sumber / tanggal dari informasi
1	Andorra	0.00	perkiraan 1996.
2	Monako	0.00	2005
3	Pulau Norfolk (Australia)	0.00
4	Guernsey (Britania Raya)	0.90	Maret 2006 est.
5	Azerbaijan	1.20	perkiraan 2006 .
6	Islandia	1.30	perkiraan 2006 .
7	Liechtenstein	1.30	September 2002
8	Pulau Man (Britania Raya)	1.50	perkiraan Desember 2006
9	Belarus	1.60	2005
10	Vanuatu	1.70	1999
11	Kuba	1.90	perkiraan 2006 .
12	Gibraltar (Britania Raya)	2.00	perkiraan 2001 .
13	Kiribati	2.00	perkiraan 1992.
14	Vietnam	2.00	perkiraan 2006.
15	Papua Nugini	2.00	2004
16	Bermuda	2.10	perkiraan 2004.
17	Thailand	2.10	perkiraan 2006.
18	Kepulauan Faroe (Denmark)	2.10	2006
19	Jersey (Britania Raya)	2.20	perkiraan 2006.
20	Kuwait	2.20	perkiraan 2004.
21	Uni Emirat Arab	2.40	2001
22	Laos	2.40	perkiraan 2005.
23	Bangladesh	2.50	perkiraan 2006.
24	Bhutan	2.50	2004
25	Kamboja	2.50	perkiraan 2000.
26	Singapura	2.70	perkiraan 2006.
27	Ukraina	2.70	2006
28	Britania Raya	2.90	perkiraan 2006.
29	Uzbekistan	3.00	2006
30	Guatemala	3.20	perkiraan 2005.
31	Qatar	3.20	perkiraan 2006.
32	Meksiko	3.20	perkiraan 2006.
33	Korea Selatan	3.30	perkiraan Desember 2006 .
34	Mongolia	3.30	2005
35	Swiss	3.30	perkiraan 2006.
36	Malaysia	3.50	perkiraan 2006.
37	Norwegia	3.50	perkiraan 2006.
38	Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya)	3.60	1997
39	Lithuania	3.70	perkiraan 2006.
40	Denmark	3.80	perkiraan 2006.
41	Nikaragua	3.80	perkiraan 2006.
42	Selandia Baru	3.80	perkiraan 2006.
43	San Marino	3.80	2004
44	Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat)	3.90	2001
45	Taiwan	3.90	perkiraan 2006.
46	Brunei Darussalam	4.00	2006
47	Jepang	4.10	perkiraan 2006.
48	Makau (RRC)	4.10	2005
49	Luksemburg	4.10	perkiraan 2006.
50	China	4.20	2005
51	Palau	4.20	perkiraan 2005.
52	Irlandia	4.30	perkiraan 2006.
53	Kepulauan Cayman (Britania Raya)	4.40	2004
54	Estonia	4.50	2006
55	Saint Kitts dan Nevis	4.50	1997
56	Amerika Serikat	4.80	perkiraan 2006.
57	Australia	4.90	perkiraan 2006.
58	Austria	4.90	perkiraan 2006.
59	Hong Kong (RRC)	4.90	perkiraan 2006.
60	Namibia	5.30	perkiraan 2006.
61	Siprus	5.50
62	Belanda	5.50	perkiraan 2006.
63	Siprus	5.60
64	Swedia	5.60	perkiraan 2006.
65	Nigeria	5.80	perkiraan 2006.
66	El Salvador	6.00	perkiraan 2006.
67	Montserrat (Britania Raya)	6.00	perkiraan 1998.
68	Romania	6.10	perkiraan 2006.
69	Kepulauan Virgin (Amerika Serikat)	6.20	2004
70	Kanada	6.40	perkiraan 2006.
71	Latvia	6.50	perkiraan Desember 2006.
72	Pakistan	6.50	perkiraan 2006.
73	Kosta Rika	6.60	perkiraan 2006.
74	Rusia	6.60	perkiraan 2006.
75	Italia	6.80	perkiraan 2006.
76	Malta	6.80	perkiraan 2005.
77	Aruba (Belanda)	6.90	perkiraan 2005 .
78	Finlandia	7.00	perkiraan 2006.
79	Trinidad dan Tobago	7.00	perkiraan 2006.
80	Jerman	7.10	perkiraan 2006.
81	Peru	7.20	perkiraan 2006.
82	Moldova	7.30	perkiraan 2005.
83	Armenia	7.40	perkiraan November 2006.
84	Kazakhstan	7.40	perkiraan 2006.
85	Hungaria	7.40	perkiraan 2006 .
86	Sri Lanka	7.60	perkiraan 2006.
87	Portugal	7.60	perkiraan 2006
88	Israel	7.60	perkiraan Januari 2007.
89	Fiji	7.60	1999
90	Maroko	7.70	perkiraan 2006 .
91	Bolivia	7.80	perkiraan 2006 .
92	India	7.80	perkiraan 2006 .
93	Chili	7.80	2006
94	Filipina	7.90	perkiraan 2006.
95	Anguilla (Britania Raya)	8.00	2002
96	Republik Afrika Tengah	8.00	perkiraan 2001 .
97	Belgia	8.10	perkiraan 2006.
98	Spanyol	8.10	perkiraan Oktober 2006.
99	Ceko	8.40	perkiraan 2006 .
—	Uni Eropa	8.50	perkiraan 2006 .
100	Perancis	8.70	perkiraan Desember 2006 .
101	Panama	8.80	perkiraan 2006.
102	Venezuela	8.90	perkiraan October 2006 .
103	Yunani	9.20	perkiraan 2006 .
104	Greenland (Denmark)	9.30	perkiraan 2005 .
105	Belize	9.40	2006
106	Paraguay	9.40	perkiraan 2005.
107	Mauritius	9.40	perkiraan 2006 .
108	Suriname	9.50	2004
109	Brasil	9.60	perkiraan 2006 .
110	Bulgaria	9.60	perkiraan 2006 .
111	Slovenia	9.60	perkiraan 2006 .
112	Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya)	10.00	perkiraan 1997.
113	Argentina	10.20	perkiraan kuarter ke 3, 2006 .
114	Turki	10.20	perkiraan 2006.
115	Slovakia	10.20	perkiraan 2006.
116	Myanmar	10.20	perkiraan 2006.
117	Bahama	10.20	perkiraan 2005 .
118	Mesir	10.30	perkiraan 2006.
119	Saint Pierre dan Miquelon (Perancis)	10.30	1999
120	Ekuador	10.60	perkiraan 2006.
121	Barbados	10.70	perkiraan 2003 .
122	Uruguay	10.80	perkiraan 2006.
123	Antigua dan Barbuda	11.00	perkiraan 2001 .
124	Kolombia	11.10	perkiraan 2006.
125	Jamaika	11.30	perkiraan 2006 .
126	Guam (Amerika Serikat)	11.40	perkiraan 2002 .
127	Polinesia Perancis (Perancis)	11.70	2005
128	Niue (Selandia Baru)	12.00	2001
129	Tajikistan	12.00	perkiraan 2004.
130	Puerto Riko (Amerika Serikat)	12.00	2002
131	Grenada	12.50	2000
132	Suriah	12.50	perkiraan 2005 .
133	Indonesia	12.50	perkiraan 2006 .
134	Georgia	12.60	perkiraan 2004.
135	Pantai Gading	13.00	1998
136	Arab Saudi	13.00	perkiraan 2004 .
137	Tonga	13.00	perkiraan Tahun anggaran 03/04 .
138	Kepulauan Cook (Selandia Baru)	13.10	2005
139	Albania	13.80	perkiraan September 2006 .
140	Tunisia	13.90	perkiraan 2006 .
141	Saint Helena (Britania Raya)	14.00	perkiraan 1998.
142	Mali	14.60	perkiraan 2001.
143	Polandia	14.90	perkiraan November 2006.
144	Bahrain	15.00	perkiraan 2005 .
145	Oman	15.00	perkiraan 2004 .
146	Iran	15.00	perkiraan 2007 .
147	Saint Vincent dan Grenadines	15.00	perkiraan 2001.
148	Wallis and Futuna (Perancis)	15.20	2003
149	Yordania	15.40	perkiraan 2006 .
150	Aljazair	15.70	perkiraan 2006.
151	Republik Dominika	16.00	perkiraan 2006.
152	Antillen Belanda (Belanda)	17.00	perkiraan 2002.
153	Kaledonia Baru (Perancis)	17.10	2004
154	Kroasia	17.20	perkiraan 2006 .
155	Kirgizstan	18.00	perkiraan 2004.
156	Sudan	18.70	perkiraan 2002 .
157	Komoro	20.00	perkiraan 1996 .
158	Ghana	20.00	perkiraan 1997.
159	Lebanon	20.00	perkiraan 2006.
160	Saint Lucia	20.00	perkiraan 2003.
161	Mauritania	20.00	perkiraan 2004.
162	Jalur Gaza	20.30	2005
163	Tepi Barat (Israel)	20.30	2005
164	Tanjung Verde	21.00	perkiraan 2000.
165	Gabon	21.00	perkiraan 1997.
166	Mozambik	21.00	perkiraan 1997.
167	Mikronesia	22.00	perkiraan 2000.
168	Dominika	23.00	perkiraan 2000
169	Botswana	23.80	2004
170	Irak	25.00	perkiraan 2005 .
171	Mayotte (Perancis)	25.40	2005
172	Afrika Selatan	25.50	perkiraan 2006.
173	Montenegro	27.70	2005
174	Honduras	27.90	perkiraan 2006.
175	Samoa Amerika (Amerika Serikat)	29.80	2005
176	Kamerun	30.00	perkiraan 2001.
177	Guinea Khatulistiwa	30.00	perkiraan 1998 .
178	Libya	30.00	perkiraan 2004 .
—	Bumi	30.00	perkiraan 2006.
179	Kepulauan Marshall	30.90	perkiraan 2000.
180	Serbia	31.60	perkiraan 2005 .
181	Yaman	35.00	perkiraan 2003.
182	Makedonia	36.00	perkiraan September 2006 .
183	Afganistan	40.00	perkiraan 2005 .
184	Swaziland	40.00	perkiraan 2006.
185	Kenya	40.00	perkiraan 2001.
186	Nepal	42.00	perkiraan 2004 .
187	Lesotho	45.00	2002
188	Bosnia and Herzegovina	45.50	perkiraan 31 Desember 2004 .
189	Senegal	48.00	perkiraan 2001 .
190	Djibouti	50.00	perkiraan 2004 .
191	Zambia	50.00	perkiraan 2000.
192	Timor Leste	50.00	perkiraan 2001
193	Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia)	60.00	perkiraan 2000
194	Turkmenistan	60.00	perkiraan 2004
195	Zimbabwe	80.00	perkiraan 2005
196	Liberia	85.00	perkiraan 2003
197	Nauru	90.00	perkiraan 2004

Kebijakan-Kebijakan Pengangguran[sunting]

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut.

Cara Mengatasi Pengangguran Struktural[sunting]

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah :

• Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
• Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.
• Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
• Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

Cara Mengatasi Pengangguran Friksional[sunting]

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.

• Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
• Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
• Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
• Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.
• Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

Cara Mengatasi Pengangguran Musiman[sunting]

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut.

• Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dan
• Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

Cara Mengatasi Pengangguran Siklis[sunting]

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut.

• Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan
• Meningkatkan daya beli masyarakat.^[1]

                                       http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran

                                                 Sumber : 

KELOMPOK 1

KETUA        : HASRI RAMADHAN

ANGGOTA

• DELFIRA AZHARI
• HERIYANTO
• MAYANK ANGGRENI
• RAMON SEMBIRNG
• PUJI ASTIKA PUTRI LUBIS
• WIDYA RACHMA

KEMACETAN LALULINTAS

Kemacetan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Kemacetan di Jakarta.

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintasyang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publikyang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk, misalnya Jakarta dan Bangkok.

Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari di Jakarta, Balikpapan, Surabaya,Bandung, Medan dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Daftar isi   [sembunyikan]  1 Penyebab kemacetan 2 Dampak negatif kemacetan 3 Pemecahan permasalahan kemacetan 3.1 Peningkatan kapasitas 3.2 Keberpihakan kepada angkutan umum 3.3 Pembatasan kendaraan pribadi 4 Lihat pula

Penyebab kemacetan[sunting]

Kemacetan dapat terjadi karena beberapa alasan:

• Arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan
• Terjadi kecelakaan terjadi gangguan kelancaran karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaran yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas,
• Terjadi banjir sehingga kendaraan memperlambat kendaraan
• Ada perbaikan jalan,
• Bagian jalan tertentu yang longsor,
• Kemacetan lalu lintas yang disebabkan kepanikan seperti kalau terjadi isyarat sirene tsunami.
• Karena adanya pemakai jalan yang tidak tahu aturan lalu lintas, spt : berjalan lambat di lajur kanan dsb.
• Adanya parkir liar dari sebuah kegiatan.
• Pasar tumpah yang secara tidak langsung memakan badan jalan sehingga pada akhirnya membuat sebuah antrian terhadap sejumlah kendaraan yang akan melewati area tersebut.
• Pengaturan lampu lalu lintas yang bersifat kaku yang tidak mengikuti tinggi rendahnya arus lalu lintas

Dampak negatif kemacetan[sunting]

Kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang besar yang antara lain disebabkan:^[rujukan?]

• Kerugian waktu, karena kecepatan perjalanan yang rendah
• Pemborosan energi, karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar lebih rendah,
• Keausan kendaraan lebih tinggi, karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, radiator tidak berfungsi dengan baik dan penggunaan rem yang lebih tinggi,
• Meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi, dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal,
• Meningkatkan stress pengguna jalan,
• Mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya

Pemecahan permasalahan kemacetan[sunting]

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memecahkan permasalahan kemacetan lalu lintas yang harus dirumuskan dalam suatu rencana yang komprehensif yang biasanya meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

Peningkatan kapasitas[sunting]

Salah satu langkah yang penting dalam memecahkan kemacetan adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan/parasarana seperti:

1. Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hal itu memungkinkan,
2. Merubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah,
3. Mengurangi konflik dipersimpangan melalui pembatasan arus tertentu, biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan.
4. Meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas, persimpangan tidak sebidang/flyover,
5. Mengembangkan inteligent transport sistem.

Keberpihakan kepada angkutan umum[sunting]

Jalur Bus Transjakarta (Busway)

Untuk meningkatkan daya dukung jaringan jalan dengan adalah mengoptimalkan kepada angkutan yang efisien dalam penggunaan ruang jalan antara lain:

1. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum
2. Pengembangan lajur atau jalur khusus bus ataupun jalan khusus bus yang di Jakarta dikenal sebagai Busway,
3. Pengembangan kereta api kota, yang dikenal sebagai metro di Perancis, Subway diAmerika, MRT di Singapura
4. Subsidi langsung seperti yang diterapkan pada angkutan kota di Transjakarta, Batam ataupun Jogjakarta maupun tidak langsung melalui keringanan pajak kendaraan bermotor, bea masuk kepada angkutan umum,

Pembatasan kendaraan pribadi[sunting]

Langkah ini biasanya tidak populer tetapi bila kemacetan semakin parah harus dilakukan manajemen lalu lintas yang lebih ekstrem sebagai berikut:

1. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi menuju suatu kawasan tertentu seperti yang direncanakan akan diterapkan di Jakarta melalui Electronic Road Pricing (ERP). ERP berhasil dengan sangat sukses di Singapura, London, Stokholm. Bentuk lain dengan penerapan kebijakan parkir yang dapat dilakukan dengan penerapan tarip parkir yang tinggi di kawasan yang akan dibatasi lalu lintasnya, ataupun pembatasan penyediaan ruang parkir dikawasan yang akan dibatasi lalu lintasnya,
2. Pembatasan pemilikan kendaraan pribadi melalui peningkatan biaya pemilikan kendaraan, pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, bea masuk yang tinggi.
3. Pembatasan lalu lintas tertentu memasuki kawasan atau jalan tertentu, seperti diterapkan di Jakarta yang dikenal sebagaikawasan 3 in 1 atau contoh lain pembatasan sepeda motor masuk jalan tol, pembatasan mobil pribadi masuk jalur busway.

                                                                         Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kemacetan

KORUPSI

Senin, 24 Juni 2013 21:38 WIB | Siti Nuraisyah Dewi/JIBI/Bisnis | Dilihat: 672 Kali

    | 

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dijerat sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang di Pengadilan Tiipikor, Jakarta, Senin (24/6/2013). (JIBI/SOLOPOS/Antara)

JAKARTA —Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq bukan hanya dijerat UU Korupsi atas kasus suap pengurusan penambahan impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Ia juga dijerat Jaksa Penuntut Umum didakwa UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rini Triningsih dan Afni Karolina yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6/2013) itu adalah karena mereka menduga Luthfi Hasan dan Ahmad Fathanah sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri atau nama pihak lain. Menurut JPU uang yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi adalah dana yang tersimpan pada rekening koran Bank BCA Nomor 2721291539, rekening koran Bank BCA Nomor 2721400991 dan rekening giro Bank BCA Nomor 0053494541, baik nama sendiri atau atas nama pihak lain.

Selain itu, Luthfi Hasan dan Ahmad Fathanah juga diduga membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang untuk kendaraan bermotor dan properti berupa satu unit mobil Nissan Frontier berpelat nomor B 9051 Q1, satu bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat serta lima bidang tanah di Leuwiliang Bogor, Jawa Barat. “Harta kekayaan itu sengaja tidak dicantumkan dalam dokumen laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang dibuat terdakwa pada 2003 dan perubahannya pada 2009,” ungkap Jaksa.

Jaksa menduga Luthfi Hasan Ishaaq sengaja menyamarkan keberadaan dana hasil korupsinya. Dipaparkannya, harta kekayaan tersebut tidak dimasukkan dalam LHKPN dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya karena tidak sesuai dengan profil penghasilan Luthfi Hasan selaku anggota DPR periode 2004-2009 sehingga patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Berdasarkan berita negara diketahui pada 2003, Luhfi Hasan hanya memiliki kekayaan sebesar Rp381 juta. Sedangkan pada 2009 kekayaannya menjadi Rp1,06 miliar.

Dalam periode pelaporan LHKPN disebutkan Luthfi Hasan tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali berasal dari gaji dan tunjangan selaku anggota DPR sebesar Rp58 juta sebagai pendapatan per bulan atau Rp707juta per tahun. LHKPN itu juga menyebutkan pengeluaran per tahun adalah Rp764 juta.

Selain itu, selaku Presiden PKS, Luthfi Hasan mendapat tunjangan sebesar Rp20 juta per bulan, namun selaku anggota DPR dari PKS diwajibkan membayar iuran anggota PKS sesuai jabatan dan kedudukannya sebesar Rp10 juta per bulan.

Menurut Jaksa, Luhfi Hasan hanya mencantumkan beberapa rekening bank dan kartu kredit, padahal terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan kartu kredit lainnya.

Sumber : http://www.solopos.com/2013/06/24/kasus-impor-daging-sapi-mantan-presiden-pks-samarkan-uang-hasil-korupsi-419304